JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengutip hasil sejumlah survei yang menunjukkan bahwa sekarang ini 56,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia mengaku sebagai pengikut NU. Itu berarti 56,9 persen dari kira-kira 285 juta orang Indonesia, yaitu sekitar 150 juta orang.
Hal itu diungkap Gus Yahya, sapaan karibnya, dalam Kegiatan Pelibatan Masyarakat dalam Program Ketahanan Keluarga, di Hotel Horison, Kota Serang, Banten, Rabu lalu.
Gus Yahya mengingatkan betapa penting untuk terus menghidupkan wiridan, tasbih, dan istighfar, karena sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Surat An-Nashr. Karena dengan tradisi baik tersebut, orang berbondong-bondong masuk ke NU.
Gus Yahya mengimbau para pengurus NU mulai membiasakan diri untuk memahami karakteristik orang NU yang tidak sama dengan orang NU di masa lalu.
Pengurus NU tidak bisa lagi berpikir tentang layanan bagi warga NU hanya kepada satu segmen tertentu saja. Misalnya, dalam membuat program untuk pesantren saja.
Hal itu tidak bisa karena sekarang yang merasa NU bukan hanya mereka yang beredar di sekitar pesantren saja, melainkan juga yang ada di terminal-terminal, di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan, dan tempat-tempat lain, yang banyak juga di antara mereka adalah warga NU.
“Ketika kita berpikir tentang khidmah Nahdlatul Ulama, kita harus berpikir tentang khidmah semesta, khidmah untuk semua orang, khidmah inklusif, bahwa kalau kita menyediakan program sebagai layanan kepada masyarakat, maka kita buka untuk semua orang supaya semua boleh mendapatkan layanan NU,” tegasnya.
Alumni Pesantren Krapyak, Yogyakarta, ini mengaku sangat senang ketika semasa Covid-19, NU membuat program vaksinasi, yang pesertanya sampai membludak dan harus menambah vaksin. Yang datang tidak hanya dari golongan santri dan warga NU saja, juga masyarakat umum.
“Itu berarti apa? Masyarakat ini telah melihat bahwa NU mau menyediakan layanan untuk mereka semua, dan mereka tidak segan-segan untuk ikut mendapatkan layanan dari Nahdlatul Ulama,” ucapnya.
Dalam konteks seperti itulah kemudian PBNU membuat satu program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU), yang dimaksudkan sebagai program yang langsung berhubungan dengan masyarakat di tingkat paling bawah, dalam unit keluarga.
“Kenapa? Karena di dalam keluarga itu semua urusan masuk. Dalam keluarga ini urusan anak-anak masuk, stunting dan lain-lain masuk. Soal bimbingan keagamaan masuk, soal ekonomi terkait dengan pendapatan, kesejahteraan masuk. Segala macam segi kehidupan bisa kita bingkai program-programnya ke dalam keluarga,” kata Gus Yahya.
Sejak awal pengukuhan, lanjut Gus Yahya, PBNU bertekad membangun secara komprehensif agenda-agenda untuk mentransformasikan NU menjadi wujud satu organisasi dengan kekuatan, kinerja, dan kapasitas baru yang lebih bisa diandalkan untuk menyongsong tantangan-tantangan masa depan lebih berat.
“Saya bilang kemarin: saya ini enggak tahu mati saya, saya mau mati kapan enggak tahu. Nanti kalau habis periode ini cabang-cabang masih mau milih saya lagi apa enggak, juga saya enggak tahu. Tapi apa pun yang terjadi, saya ingin supaya agenda-agenda besar, kerang kerangka mendasar ini terus dilanjutkan, jangan sampai terhenti,” ujar Gus Yahya.
Maka pihaknya mengejar suatu kemapanan sampai titik tidak bisa balik, yaitu sampai titik, kalau pengurus NU hendak membatalkan “program” yang sudah menjadi kemapanan itu sulit.
“Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para sahabat, untuk ikut bekerja bersama-sama kami, karena ini sangat penting dan sangat mendasar artinya bagi pengembangan Nahdlatul Ulama ke depan,” pungkas Gus Yahya.
Hadir dalam acara yang terselenggara atas kerja sama PBNU dengan Kemenag RI ini, Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Provinsi Banten Kiai Agus Abdul Hakim, Dirjen Dimas Islam Prof Kamarudin Amin, Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni, Ketua PBNU Alissa Qatrunnada Abdurrahman Wahid, serta jajaran PBNU seperti Adung Abdul Rahman dari Badan Pengembangan Administrasi dan Kader.
Hadir juga Kiai Bunyamin Ketua Tanfidziah PWNU Banten, beserta jajarannya. Para pejabat Kemenag Banten maupun Pusat, pengurus cabang NU dan Badan otonomnya, seperti Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, dan IPPNU.