Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengapresiasi komitmen besar Presiden Joko Widodo terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Perhatian Presiden Jokowi terhadap PMI patut diapresiasi. Dan ini perlu diikuti langkah-langkah konsisten dari semua pihak,” ujar Christina dalam keterangannya kepada media, Selasa (18/10/2022).
Presiden Jokowi, kata Christina, sudah mengambil sikap yang tepat, dimana negara harus memberikan perlindungan dan perhatian maksimal kepada PMI, sebagaimana disampaikan Presiden saat melepas 597 Calon PMI ke Korea Selatan, Senin (17/10/2022).
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menekankan pentingnya upaya semua pihak di bawah koordinasi BP2MI untuk melakukan pendataan PMI. Juga meminta BP2MI agar berupaya maksimal memangkas penyaluran PMI secara ilegal.
Menurut Christina, langkah-langkah konsisten dari semuanpihak diperlukan agar pendataan maupun upaya menghapus pengiriman PMI secara ilegal dapat berhasil dengan baik.
“Bahwa Presiden sudah memberi perhatian besar bagi PMI itu sesuatu yang pantas kita apresiasi,” tegas Christina.
Wanita berparas ayu ini menyebut ada dua poin penting yang ditekankan Presiden dalam arahannya. Pertama soal pendataan; Kedua menghilangkan total praktek-praktek pengiriman PMI secara ilegal.
“Dua poin ini tentu butuh bukan saja komitmen Presiden, tetapi banyak pihak yang perlu terlibat secara konsisten,” tandas Christina.
Menurut Christina, pendataan PMI memerlukan sinergi berbagai stakeholders. Dalam hal ini BP2MI bisa mencatat PMI yang berangkat melalui jalur resmi, namun untuk yang sudah berada di luar negeri dan berstatus overstayer atau ilegal, pendataannya hanya mungkin dilakukan oleh perwakilan (KBRI/KJRI) melalui lapor diri WNI dan pemutakhiran data.
“Yang menjadi permasalahan selama ini tidak semua WNI mau melakukannya padahal sudah diwajibkan Undang-Undang Adminduk dan dapat dikenakan denda administratif. Ini patut jadi perhatian, perlu sosialisasi masif agar lapor diri bisa dijalankan seluruh WNI kita di luar negeri,“ jelas Christina.
Pendataan PMI diakui Christina sangat penting karena adanya data PMI yang akurat sangat membantu upaya negara memastikan perlindungan WNI di luar negeri.
“Sejak 2019 kami sudah suarakan hal ini, bahwa pendataan itu sangat penting. Sehingga ketika Presiden mengangkat hal ini dan mendorong BP2MI untuk membantu melakukan pendataan (pencatatan) PMI di luar negeri, kami sangat mendukung dan memberi apresiasi tinggi,” tukas wakil rakyat DKI Jakarta II ini.
Senada dengan Presiden, Christina meminta komitmen semua pihak untuk sama-sama memberantas praktek ilegal pengiriman PMI yang selama ini masih marak terjadi.
Ia menyebut upaya pemberantasan PMI ilegal butuh kerja kolektif banyak pihak, tidak bisa hanya BP2MI. Apalagi pengiriman PMI ilegal sudah menjadi sindikat yang sekian lama beroperasi bahkan juga melibatkan aparat.
“Ini perlu langkah-langkah masif di lapangan. Presiden sudah beri arahan, tinggal langkah-langkah teknisnya seperti apa itu yang kami tunggu,” tegas Christina.
Berdasarkan temuan Christina misalnya, pemerintah harus memastikan pengawasan di jalur-jalur tikus dan poin-poin pemberangkatan resmi (airport dan pelabuhan).
Bukan hanya itu, Christina menilai pemerintah harus menyediakan skema jalur pemberangkatan resmi baik skema G2G maupun P2P yang diendorse oleh Pemerintah.
Iya pun meminta agar TNI, Polri, BP2MI, Kemenlu, Imigrasi dan pihak terkait lainnya agar kompak, bersinergi untuk menyelesaikan pekerjaan besar ini.
“Arahan Presiden sudah jelas, terang-benderang. Sekarang tinggal komitmen untuk melaksanakannya. Itu yang juga kami tunggu,” tuntas Christina Aryani.