EraKita.id – Wali Kota Depok Mohammad Idris kembali menggaungkan wacana Depok bergabung menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Melalui rilis videonya, Idris mengatakan bahwa ide penggabungan kota-kota penyangga DKI Jakarta ini sudah lama adanya. Bahkan kata dia, ide tersebut sudah muncul sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
“Sebenarnya ide penggabungan kota-kota penyangga dari Ibu Kota Jakarta ini kan sudah lama, sudah dari zaman Gubernur Sutiyoso. Bahkan dulu mempunyai ide gagasan dulu kalau enggak salah namanya megapolitan,” ujar Idris, Kamis (14/7/2022), diunggah kompas.com.
Idris bahkan mengusulkan daerah-daerah penyangga DKI Jakarta lain seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi juga digabungkan dengan ibu kota untuk menjadi Jakarta Raya.
Jauh sebelum wacana yang digaungkan Idris, ide pemekaran wilayah Ibu Kota ini sebetulnya juga pernah digaungkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Saat itu, Ali melihat pemusatan kegiatan ekonomi, sosial, politik, hingga budaya di Jakarta turut menimbulkan masalah baru. Hal itu tertulis dalam buku biografi “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977” karya Ramadhan KH.
Dipicu Gelombang Urbanisasi yang Kian Tinggi Perkembangan Ibu Kota yang terus berjalan menjadi daya tarik bagi warga luar Jakarta. Kondisi ini membuat Gubernur Ali Sadikin melihat kerugian yang bakal timbul di mendatang. Dari aspek kependudukan, Ali melihat adanya arus urbanisasi yang semakin meningkat.
Untuk mengatasi hal itu, Ali sempat berpikir perlu pengembangan pusat pertumbuhan baru yang terencana. Waktu itu, pemerintah pusat lewat Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) telah mencoba menyusun konsepsi pengembangan Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) yang didasarkan pada pola perkembangan pusat pertumbuhan baru.
Namun, saat itu Ali menilai untuk merealisasikan rencana itu tidak mudah dan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dalam pelaksanaan Jabotabek itu, Ali menilai yang banyak bergerak hanyalah Gubernur Jakarta. “Kebutuhan (perluasan) tidak bisa ditahan-tahan. Lama terasa sekali sikap Jawa Barat pasif. Alasannya, biaya,” ujar Ali dalam buku “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977” karya Ramadhan KH.
Soal pelebaran wilayah Jakarta itu, Ali mengatakan bermula dari inisiatif pemerintah pusat sebetulnya. Luasnya mencapai Ciawi, Bogor, Bekasi, Tangerang, sehingga Jawa Barat dibelah dua. Namun Ali menolak. Alasannya, garis-garis batasnya tidak tepat.
Menurut Ali, biasanya garis batas itu harus jelas secara fisik, misal sungai, gunung, atau jalan. Ali pun memerintahkan kepada stafnya untuk melakukan kajian sejauh mana baiknya perluasan wilayah DKI Jakarta. Pada saat itu, staf Ali mengusulkan beberapa daerah yang bisa bergabung, di antaranya Cibinong, Depok, dan Bekasi.
“Garis itu yang saya ajukan waktu pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara,” ujar Ali. Pada waktu itu, Ali dan Solihin bertemu di operation room, Balai Kota, Jakarta. Dalam ruang itu, ada peta yang masih bertirai. Pada pertemuan itu, Ali pun mengajukan gagasannya. “Mang Ihin, saya akan mendasarkan penyambutan saya pada peta ini. Karena kita orang-orang yang praktis, harus operasional,” tutur Ali kepada Solihin waktu itu.
Gayung tak bersambung. Ali justru melihat wajah mengkerut Solihin saat melihat peta itu. Dalam peta itu tergambar sebagian dari Bekasi sudah masuk Jakarta. Begitu juga sebagian dari Tangerang dan Bogor. Adapun peta yang dibuat itu sesuai dengan apa yang disodorkan pembantu-pembantu Ali. Namun, Solihin saat itu disebutkan hanya diam seraya berpikir.
Tak sampai di situ, Ali melanjutkan perkataannya bahwa ia ditugaskan oleh rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Jakarta. “Oleh karena itu, (seraya menunjuk ke arah peta) daerah ini, ini, dan ini, harus masuk wilayah Jakarta. Toh, Jawa Barat tidak bisa membangun,” ujar Ali melanjutkan. “Pembangunannya akan lebih cepat jika dilaksanakan oleh DKI Jakarta. Mari kita selesaikan ini dengan baik-baik.”
Berujung Sindiran Gubernur Jabar Atas perkataan Ali itu, Solihin hanya mengerutkan dahi. Ia pun beranggapan gagasan Ali itu sebagai strategi yang kerdil. “Saya kira Bang Ali pengatur strategi ulung yang besar. Kalau Jakarta dikembangka seperti itu, secara strategis tidak akan membawa perkembangan yang luar biasa,” sindir Solihin kepada Ali.
Solihin waktu itu menyampaikan gagasan yang lebih besar lagi. Saat itu, ia justru berpandangan akan lebih baik Jakarta dan Jawa Barat disatukan sekaligus. Dengan demikian, ibu kotanya tetap di Jakarta. Sementara, Bandung akan menjadi kotamadya.
Solihin melihat potensi besar Jakarta dan Jawa Barat yang bersatu tidak akan tertandingi. “Kalau sepotong-sepotong seperti maunya Bang Ali, no way. Jabar bisa membangun atau tidak, itu soal lain. Harus kira-kira dulu dong siapa gubernurnya,” tutur Solihin lagi.
Waktu itu terjadi beda pendapat. Perundingan saat itu cukup emosional. Keberanian Solihin menentang Ali pun kemudian ramai di media massa. Ada orang yang pro dan kontra. Ali melihat Solihin sangat menaruh perhatian pada wilayahnya saat itu. Karena Jawa Barat daerah agraris, Solihin memperdalam betul masalah pertanian. Sementara Ali, memperdalam bidang industri, perdagangan, dan jasa.
“Gubernur Solihin bukan saja tidak setuju dengan perluasan wilayah Jakarta. Secara prinsip, mengubah batas wilayah Kota Bandung pun ia tak mau,” ujar Ali. Meski tidak sependapat, ada beberapa kesepakatan yang diambil pada akhirnya. Ada pelurusan-pelurusan garis batas, yang tadinya berbelok lalu diluruskan. “Terselesaikannya batas-batas itu karena ada tekanan DKI. Kalau tidak begitu, tidak akan jadi-jadi,” ujar Ali.
Kembali Tak Satu
Suara Agaknya gagasan penggabungan wilayah Depok dan kota pinggiran lainnya ke Ibu Kota kembali tak bersambut. Keinginan Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menggabungkan Depok ke Jakarta tak berbalas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pelaksana harian Gubernur Jabar yang juga Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, belakangan menegur Idris. UU menilai pernyataan Idris tentang Bodebek bergabung ke Jakarta telah membuat gaduh. Uu menegaskan, Pemprov Jabar tidak akan melepas Bogor, Depok, dan Bekas dan kota atau kabupaten lainnya di Jabar kepada daerah lain.
UU mengatakan, kata-kata Wali Kota Depok ini seolah-olah menyatakan, jika bersama Pemprov Jabar, Kota Depok tidak mendapat pembangunan yang signifikan. Padahal, Depok dan daerah penyangga Ibu Kota sudah menjadi daerah yang lebih maju.
“Dia beranggapan dengan kata-kata itu, saya menafsirkan Bodebek tidak maju karena bergabung dengan Jawa Barat. Padahal, justru sebaliknya, Bodebek itu adalah daerah yang maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Jawa Barat ini,” katanya. (*)