EraKita.id – Kelompok yang menamakan diri ‘Majelis Sang Presiden Kami’ mendeklarasikan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024. Sosok ketua panitia deklarasi, Abu Abdurrahman, disebut sebagai kader Nahdlatul Ulama (NU).
Nama Abu Abdurrahman tertera pada surat undangan deklarasi yang tersebar di aplikasi pesan singkat. Sosok Abu Abdurrahman itu pun akhirnya viral di media sosial Twitter dan disebut-sebut bernama asli Abdurrahman bin Amsori alias Ahmad Amsori. Abu Abdurrahman atau Amsori disebut sebagai kader NU.
“Bukan ketua, tapi waket (wakil ketua) dan sekarang sudah tidak menjabat lagi,” kata Gus Fahrur saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/6/2022).
“Waktu kepengurusan kemarin juga tidak aktif. Berarti bukan kader lagi,” sambungnya.
Fahrur menegaskan keterlibatan Amsori di acara deklarasi Anies tidak mewakili NU. Sebab, NU juga melarang seluruh kader menggunakan atribut NU demi mendukung capres tertentu.
“Sikap Ketum PBNU sangat jelas, melarang penggunaan atribut NU untuk kegiatan dukung-mendukung capres tertentu,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, kelompok bernama ‘Majelis Sang Presiden Kami’ menggelar acara deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Mereka mengaku terdiri dari kelompok eks HTI, eks napiter, dan eks FPI.
“Ini kumpulan dari komunitas apa ya, ini bisa dikatakan seperti yang tadi. Bapak ini dari eks napiter, saya sendiri dari eks HTI, ada juga sebagian dari simpatisan FPI, bukan mewakili ya, mereka perseorangan,” ujar pria yang mengaku sebagai eks anggota FPI, Alif Akbar, di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/6).
“Berkat rahmat Allah SWT deklarasi ini berjalan dengan baik. Insyaallah dengan deklarasi ini kami memberikan landasan pada bapak Anies untuk maju ke pilpres 2024-2029 nanti. Dan kami berhadap umat Islam mengusung Bapak Anies di periode 2024-2029 nanti untuk menjadi presiden berikutnya bangsa Indonesia,” sambungnya.
Dia mengaku tak masalah dengan masa lalunya yang pernah tersandung masalah terorisme. Menurutnya, setiap orang punya hak untuk menyampaikan sikap politik.(*)