EraKita.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengenang peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 26 tahun lalu di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta. Ia mengatakan, peristiwa penyerangan kantor partai itu bahkan menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit.
“Kantor partai ini diserang secara brutal dan kemudian timbul korban jiwa dan itu titik yang sangat gelap dalam demokrasi kita,” kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (27/7/2022).
Hasto menyampaikan hal itu saat DPP PDI-P memperingati 26 tahun terjadinya Kudatuli pada Rabu pagi dengan kegiatan tabur bunga. Hasto mengurai bagaimana rangkaian peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1996 itu.
Menurut dia, Kudatuli adalah puncak rangkaian peristiwa saat pemerintah ketika itu, yaitu Orde Baru hendak menggagalkan kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
“Bagaimana pemerintahan menyerang parpol yang sebenarnya sah di mata hukum dan di mata rakyat,” kata Hasto. Ia juga mengurai rangkaian kisah yang memicu kasus 27 Juli.
Hasto menyebutkan adanya intervensi pemerintahan Orde Baru yang selalu hadir dalam Kongres PDI.
“Semua diatur oleh kekuasaan. Dari Asrama Haji Surabaya itu pada momentum yang sangat kritis, hadirlah Ibu Megawati memimpin gerakan moral rakyat. Itulah momentum yang Ibu Mega sering ceritakan kepada saya, bagaimana sebelum kongres dibubarkan, beliau mengambil momentum dan mengatakan secara de facto saya adalah Ketua Umum PDI,” kata Hasto.
“Itulah cikal bakal perlawanan kekuatan arus bawah, karena pada sampai detik ini akibat proses intervensi Orde Baru adalah tradisi perlawanan,” ujar dia.
Hasto meminta agar peristiwa Kudatuli terus diusut hingga tuntas dengan mengedepankan prinsip kebenaran hukum dan keadilan. Terkait keadilan, Hasto menekankan agar aparat penegak hukum menangkap auktor intelektualis di balik peristiwa Kudatuli yang dinilainya masih berkeliaran.
“Esensinya yang paling berkeadilan, menghukum siapa pun yang telah melakukan suatu skenario yang telah menciptakan tragedi kemanusiaan yang begitu kelam dalam sejarah demokrasi kita,” tutur Hasto.
Peristiwa Kudatuli disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia. Komnas HAM menyimpulkan, 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, 23 hilang, dan 136 ditahan akibat peristiwa itu. Hari itu, Sabtu (27/7/1996), Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih paksa lewat pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta, begitu mencekam. (*)