Monday, September 25, 2023

Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta Dukung Mahfud MD Usut Pencucian Uang di Kemenkeu

JAKARTA – Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq mendukung dengan tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengusut dugaan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dugaan pencucian uang sendiri muncul setelah adanya temuan aliran dana Rp349 Triliun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dicurigai korupsi.

“NU mendukung langkah-langkah yang diambil Prof. Mahfud MD tentang tindak pidana pencucian uang, karena ini adalah kejahatan yang luar biasa yang melanda Indonesia sejak 20 tahun terakhir, ini adalah muara dari korupsi,” ungkap Kiai Muhyidin saat acara Safari Ramadan PWNU Jakarta 1444 H di Gedung II PWNU DKI, Jln. TB. Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023).

Kiai Muhyidin mengingatkan, NU sebagai organisasi yang memegang erat nilai kebangsaan, tentu sangat berkomitmen terhap pembangunan bangsa dan peningkatan moralitas setiap warga negara.

Karena itu, PWNU DKI Jakarta mendukung sepenuhnya, bahkan meminta keseriusan untuk menanggulangi korupsi di sektor pendapatan negara dari pajak dan bea cukai.

Selain dukungan, Kiai Muhyidin juga mengajak komponen bangsa untuk membantu Mahfud MD dalam mengusut dugaan pencucian uang tersebut.

“Maka semua komponen bangsa harus mendukung, terutama Presiden harus serius melakukan penindakan terhadap korupsi. Jangan biarkan Pak Mahfud sendiri!” tegasnya.

Kasus korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintahan banyak terjadi dalam dua situasi ungkap Kiai Muhyidin.

“Korupsi pendapatan seperti dipajak dan bea cukai itu sangat beda ketimbang korupsi anggaran, tapi keduanya sering terjadi di lingkungan pemerintahan,” katanya.

Pemerintah tidak boleh kehilangan kepercayaan masyarakat, ungkap Kiai Muhyidin. Hal tersebut dapat terjadi jika penanganan kasus korupsi tidak segera dibenahi.

“Jika pemerintah tidak serius untuk melakukan penindakan ini, maka kepercayaan masyarakat akan sangat menurun,” katanya.

Hal tersebut dapat membahayakan bagi pembangunan bangsa, sambung Kiai Muhyidin. Karena pilar pendanaan dalam pembangunan bangsa akan menurun melalui pajak.

“Maka masyarakat cenderung tidak mau membayar pajak. Pada akhirnya pilar pendanaan bangsa ini akan hancur akibat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkas Kiai Muhyidin.

Baca Juga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer