Thursday, April 25, 2024

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Siap Jalankan Sejumlah Prioritas

JAKARTA – Laksamana Yudo Margono telah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Pelantikan Yudo Margono dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91 TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta pada 19 Desember 2022.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Yudo mengucap sumpah jabatan seperti didiktekan oleh Presiden Jokowi.

Sebelum pelantikan, Laksamana Yudo Margono telah disetujui DPR dalam Rapat Paripurna pada Senin (13/12). Ia dinilai layak menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang masuk masa pensiun.

Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024

Saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Laksaman Yudo Margono menegaskan akan mengawal netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

“Saya akan jamin tantangan netralitas TNI dalam pemilu 2024,” tandasnya.

Ia menyebut bahwa netralitas institusinya tidak perlu diragukan lagi. Untuk itu, dia mengatakan akan pertahankan netralitas TNI dan menjaga kondusivitas Pemilu 2024.

“Dalam pemilu kapan TNI tidak netral? Pasti netral dari dulu. Nah, kita pertahankan supaya tetap netral sehingga pemilu berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Laksanakan Sejumlah Prioritas

Sebagai panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menegaskan komitmennya untuk menjalankan sejumlah fokus prioritas, sebagai berikut:

Pertama, mengakselerasi sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut bahwa SDM yang profesional merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk memajukan institusinya.

“Karena tanpa itu semua, sulit akan mewujudkan itu. Jadi dengan SDM yang profesional tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas dan meningkatkan yang saya sampaikan tadi,” ujarnya.

Kedua, mendorong operasional TNI yang lebih cepat. Ia menyebut juga akan melaksanakan fungsi tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.

“Yaitu merupakan efektivitas Kodam dalam melaksanakan tugas karena sudah dibagi dari wilayah satu, dua, tiga. Nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan,” ujarnya.

Ia mengatakan tugas tanggung jawab tertinggi penuh memang dipegang oleh Panglima TNI, namun pendelegasian wewenang pelaksanaan sehari-hari nantinya oleh panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang sifatnya operasi gabungan.

Ketiga, reformasi birokrasi yang merujuk pada kelembagaan yang bersih dan berwibawa.

“Saat ini harus clean government, itu menjadi tugas kita bersama bahwa kita ke depan harus bersih,” ucapnya.

Keempat, penjagaan di daerah-daerah yang kerawanaannya tinggi baik di daerah perbatasan laut maupun darat. Contohnya daerah-daerah dengan kerawanan tinggi seperti Kabupaten Natuna, Provinsi Aceh, hingga wilayah Papua.

Baca Juga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer