Tuesday, April 23, 2024

Usai Sebut Orang Kemenkeu Isinya Iblis, Bupati Meranti Sambangi Kemendagri

JAKARTA – Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil “orang di Kementerian Keuangan isinya iblis apa setan” berbuntut panjang.

Kata-kata Iblis dan Setan yang diucapkan Bupati Adil di Rakornas Keuangan Daerah itu, cukup menjadi alasan buat pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memanggilnya.

Bupati Adil sendiri telah tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (12/12/2022). Ia diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Suhajar didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar usai pertemuannya dengan Adil.

Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain.

Hal ini penting disadari dan dilakukan. Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.

“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” harap Suhajar.

Lebih lanjut Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” jelas Suhajar.

Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Muhammad Adil juga bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.

Sebelumnya, Bupati Adil membuat pernyataan yang menuai kontroversi karena menyebut orang-orang di Kemenkeu berisi iblis apa setan.

Sang Bupati emosi berat dan meluapkannya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Bahkan pada kesempatan itu, Adil sempat mempertanyakan orang di Kementerian Keuangan apakah berisi iblis atau setan.

Muhammad Adil turut mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.

Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8000 barel/d minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.

Kemudian, Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung. Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.

“Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online,” ucapnya.

Selanjutnya, Adil pun menjelaskan di tahun 2022 ini DBH minyak mendapatkan Rp 114 miliar. Namun, waktu itu hitungannya 60 dolar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya. Sementara itu, di tahun 2023 kata dia, pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi. Adil menyebutkan, pada saat itu hitungannya 1 barel US$100.

Kemudian, Adil pada saat mengikuti rapat bersama Kemenkeu dia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Setelah didesak, barulah diterima DBH US$100 per barel.

“Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa US$100 per barel,” tutur dia.

Dia pun mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di Kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Namun, ia pun menyebutkan bahwa dirinya tak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir.

“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ungkapnya.

Baca Juga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer