Tuesday, April 23, 2024

Polemik Dana Hibah, Anies Tinggalkan Citra Buruk di Jakarta

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditengarai mewariskan polemik persoalan Dana Hibah bagi ormas di ibu kota Jakarta yang jauh dari rasa keadilan.

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, H. Husny Mubarok Amir mengatakan, penghujung akhir Tahun 2022 ramai orang membicarakan prestasi Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun ternyata banyak Pekerjaan Rumah atau PR yang justru ditinggalkannya untuk Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur penerusnya.

Husny Mubarok menyebut persoalan Dana Hibah untuk Ormas adalah salah satu contoh nyata warisan problem yang ditinggalkan Anies.

Ketika di tahun sebelumnya Anies menjadi sorotan karena menggelontorkan sekian banyak uang untuk dana pendukung bagi organisasi masyarakat, namun ternyata abai terhadap unsur keadilan karena besar-kecilnya bantuan itu tidak profesional dan tidak proporsional.

Saat ini, jelas Husny, PWNU DKI Jakarta diusulkan oleh Gubernur (yang lama/Anies Baswedan, red) Tahun 2023 akan menerima Rp4 miliar rupiah. Sedangkan MUI diusulkan menerima Rp15 miliar rupiah.

Husny menilai anggaran Rp4 miliar terasa sangat kecil bagi PWNU DKI Jakarta yang menaungi 6 Cabang, 44 MWC, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari 4 juta anggota di Jakarta, merujuk pada survei lembaga Lingkaran Survei Indonesia Danny JA tahun 2019 yang memposisikan NU dengan ormas terbesar dan mencapai 49,5% jumlah anggota.

“PWNU DKI Jakarta Tahun 2022 telah melaksanakan 800 lebih kegiatan yang efisien membantu Pemprov selama ini,” jelas Husny.

Rencananya, lanjut Husny, di 2023 saat Indonesia sudah melewati masa pandemi PWNU DKI Jakarta akan mengagendakan lebih dari 1.000 kegiatan yang tersebar ke pelosok ranting dan anak ranting di Jakarta.

“Bahkan akan semakin banyak pula kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Otonom NU serta Lembaga di bawah naungan PWNU DKI Jakarta,” papar Husny.

Di sisi lain, Husny menyebut PWNU DKI Jakarta mengapresiasi perjuangan para anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta yang telah gigih memperjuangkan politik anggaran bagi kemaslahatan masyarakat Jakarta, yakni melalui pembahasan pengalokasian dana hibah Tahun Anggaran 2023 bersama Pemprov DKI Jakarta.

“Saat ini, PWNU DKI Jakarta berharap kepada Gubernur yang baru dapat merevisi dan memberikan alasan yang rasional kepada DPRD DKI Jakarta. Jika pada tahun 2022 hibah untuk PWNU DKI Jakarta Rp 5 miliar, maka semestinya tahun 2023 bisa meningkat agar program sosial, keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan dengan baik,” tegas Husny.

Ia pun mengingatkan sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp4 miliar, namun di sisi lain MUI Jakarta yang secara struktur Organisasi dan banyaknya kegiatan tidak sebesar dan sebanyak PWNU, namun dialokasikan sebesar 15 Miliar di tahun 2023 nanti.

Baca Juga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer