EraKita.id – Sekjen PDI Perjuangan mengerucutkan isu kemiskinan Solo dan Depok yang menjadi bahan adu sindir antara PDIP dan PKS dimana Hasto menegaskan dirinya hanya ingin PKS menjelaskan sikap mereka yang menolak kenaikan BBM saat periode Jokowi.
Pasalnya, kata Hasto, PKS saat berada dalam koalisi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mendukung penyerahan minyak di Blok Cepu ke Exxon Mobil.
Hasto mengatakan sikap PKS yang turut mendukung penyerahan Blok Minyak Cepu ke Exxon Mobil yang menguatkan AS malah membuat perjuangan PKS tentang Palestina menjadi kontradiktif.
“Pada awalnya saya kan ditanya tanggapannya terhadap baliho, spanduk, dan poster PKS tentang penolakan BBM. Lalu saya sampaikan, lho situasi Indonesia yang tidak berdaulat di bidang energi karena Demokrat dengan dukungan SBY menyerahkan Blok Minyak Cepu ke Exxon Mobil. Itu yang membuat perjuangan PKS tentang Palestina kontradiktif,” kata Hasto saat dihubungi, Minggu (18/9/2022).
“Karena dengan penguatan Exxon Mobil justru akan memperlemah upaya Palestina untuk mendapatkan kedaulatan penuh,” sambungnya.
Hasto mempertanyakan sikap PKS yang dianggap tak mendorong Pertamina agar cadangan minyak di Blok Cepu tersebut dieksplorasi oleh negeri. Hal ini yang dicecar Hasto agar kunjung dijelaskan oleh PKS.
“Daripada pasang spandung tolak BBM, lebih baik jelaskan mengapa Blok Cepu diberikan ke asing. Hal itulah yang membuat kita sulit saat ini. Coba Blok Cepu masih di pegang Pertamina. Jadi lebih baik otokritik,” ujar dia.
“Jadi harusnya PKS jawab mengapa dukung Blok Cepu diserahkan ke Exxon Mobil? Mengapa PKS saat itu tidak berjuang mendorong Pertamina sang anak negeri, agar minyak yang sangat besar tersebut dieksplorasi oleh kita sendiri. Itu yang dijawab dulu,” tambah Hasto.
Soal isu kemiskinan di daerah-daerah yang sebelumnya disinggung, Hasto meminta PKS untuk menyebutkan mana saja kepala daerah yang berprestasi. Menurutnya, PDIP memiliki banyak kepala daerah yang berhasil selama ini.
“Kalau yang ini tinggal PKS sebutkan saja, mana kepala daerah yang berprestasi dan prestasinya apa, lalu umumkan ke publik dan biarkan para akademisi melakukan verifikasi. Itu paling clear,” kata Hasto.
“Kalau PDI Perjuangan kan memang dikenal dengan memiliki banyak kepala daerah yang berhasil dan sudah teruji di publik. Sebab kami memiliki sekolah partai,” lanjut dia.
Sementara, kata Hasto, PKS pun dapat menyampaikan data keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kota Depok. Hasto menyebut yang meningkat di Kota depok justru angka intoleransinya.
“Kota Depok lebih dari 17 tahun dipimpin PKS. Kalau memang PKS punya data keberhasilannya, tampilkan saja. Mengapa Kota Depok? Karena di situlah awalnya pucuk tertinggi PKS memimpin. Jadi itu bisa menjadi benchmark. Menurut penelitian para ahli, yang meningkat di Depok justru intoleransi,” katanya.
“Karena itulah, sebelum mengkritik Pak Jokowi otokritik dulu. Mengapa? Sebab, mengelola negara itu jauh lebih kompleks dari pada kota,” imbuh dia.
Hasto pun balik menantang PKS untuk membandingkan kemajuan yang sudah dicapai selama PKS memimpin Depok dengan capaian PDIP di Semarang dan Surabaya.
“Plus tegaskan, daripada PKS nyerang kepala daerah dari PDIP, lebih baik paparkan selama 17 tahun memimpin Depok, kemajuan apa yang sudah dicapai, di luar yang dilakukan pemerintah pusat. Lalu bandingkan kemajuan Kota Depok dengan Kota Semarang dan Kota Surabaya yang dipimpin oleh PDIP,” ujarnya.
Sebelumnya, Juru bicara (jubir) PKS Muhammad Kholid merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS agar fokus mengurusi Kota Depok dibandingkan sibuk mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS menyindir tingkat kemiskinan di Solo hingga Jawa Tengah (Jateng).
“Alhamdulillah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).
“Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat.” tambah Kholid.
Sebagai warga Depok, Kholid mengajak Hasto Kristiyanto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP.
“Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi kepala daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto.
“Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Dari Pak Jokowi hingga sekarang putranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid.
Kholid menjelaskan berdasarkan data BPS bahwa tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” ucapnya.
Menurut Kholid, Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Jumlah daerah kategori miskin ekstrem justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.
Selain itu, Jawa Tengah menurut Kholid adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Tahun 2021, Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021.
“Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” imbuhnya. (*)