Thursday, April 25, 2024

Sudah 4 Kali Ultimatum, Presiden Jokowi Minta Penegak Hukum Harus Berani

EraKita.id – Presiden Joko Widodo tercatat sudah empat kali memberikan perintah soal kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Beberapa jam sebelum konferensi pers Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (9/8/2022) malam, Presiden meminta agar aparat penegak hukum tidak ragu-ragu. Presiden menekankan bahwa kebenaran harus diungkap sesuai fakta apa adanya.

Diketahui pada Selasa (9/8/2022) malam, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan adanya empat tersangka dalam kasus berawal dari peristiwa di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo itu.

Salah satu tersangka yang ditetapkan Bareskrim Polri yakni Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Sebelum keterangan yang disampaikan Kapolri pada Selasa malam, Presiden Joko Widodo tercatat sudah empat kali memberikan perintah soal kasus ini.

“Ya sejak awal kan saya sampaikan, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yg ditutup- tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya , ungkap kebenaran apa adanya,” ujar Jokowi dalam keterangan pers yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa siang.

Menurut Jokowi, semua upaya tersebut perlu dilakukan agar tidak sampai menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. “Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga,” tegasnya.

Ultimatum Jokowi sebelum pernyataannya pada Selasa, Presiden Joko Widodo setidaknya sudah tiga kali memberikan atensi terhadap kasus kematian Brigadir J. Komentar pertama Jokowi atas kasus ini pertama iali disampaikan pada 12 Juli 2022.

Saat itu kepala negara baru saja selesai meninjau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, di Subang, Jawa Barat. Jokowi tak memberikan komentar panjang, dia hanya menegaskan soal proses hukum.

“Proses hukum harus dilakukan,” ujarnya saat itu. Kemudian, berselang sehari setelahnya, yakni 13 Juli 2022, ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, presiden menekankan soal keterbukaan dalam penanganan kasus tersebut.

”Tuntaskan, jangan ditutupi, terbuka. Jangan sampai ada keraguan dari masyarakat,” kata Jokowi saat itu sebagaimana dilansir dari Kompas.id. Selanjutnya saat mengunjungi Pulau Rinca, Nusa Tenggara Barat, 21 Juli 2022, Presiden kembali menegaskan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari kasus tewasnya Brigadir J. Presiden pun mengingatkan soal kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang harus dijaga.

“Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas. Buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Udah,” kata Jokowi. “Itu penting agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap polri harus dijaga,” tegasnya. (*)

 

Baca Juga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer