Thursday, April 25, 2024

Cak Imin: PKB Akan Terus Berjuang Perlancar Anggaran KPU

EraKita.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan fraksi PKB akan berjuang terus supaya Menteri Keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU.

“Jadi, dengan anggaran lancar, semua proses pemilu, mulai dari pendaftaran, pengesahan, insyaallah lancar-lancar. Semoga semua tidak ada hambatan. Sekali lagi, Bu Sri Mulyani, jangan lupa,” ujar Muhaimin di kantor KPU, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Untuk itu, ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencairkan anggaran Pemilu 2024.

Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp5,6 triliun.

Pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, baru menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.

Anggaran pemenuhan anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, serta teknologi informasi, paling minim terpenuhi yakni baru 17,21 persen.

Kebutuhan dukungan sarana prasarana yang paling besar adalah untuk perbaikan kantor dan gudang. Sementara dukungan untuk gaji, yang sudah cair sebesar 79,61 persen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menjamin bahwa pemerintah akan memenuhi seluruh anggaran untuk kepentingan Pemilu 2024. Namun, pemerintah meminta KPU menghitung ulang anggaran kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

Di antaranya, pemerintah meminta KPU mengkaji ulang anggaran untuk kebutuhan pembangunan kantor/gudang serta kenaikan honorarium bagi badan ad hoc.

“Jaminan pemerintah bahwa biaya akan disediakan, tetapi untuk yang sifatnya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, kenaikan Jumlah TPS dan sebagainya, itu nanti kita diskusikan. Apakah perlu membangun kantor itu dalam situasi seperti sekarang? Honornya apa perlu seperti yang diusulkan sekarang, misalnya 30 persen saja dan seterusnya,” ujar Mahfud Md usai menggelar pertemuan dengan KPU dan Kemenkeu di kantornya, Kamis (4/8/2022). (*)

 

Baca Juga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer