Thursday, April 25, 2024

Darurat! Keterwakilan Perempuan di KPU & Bawaslu Hanya 18,7 Persen

EraKita.id – Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu sangat menyesalkan tim seleksi tidak memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam keanggotaan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

Pasalnya, dari total 150 orang peserta yang lolos seleksi tahapan tes kesehatan dan tes wawancara di 25 provinsi, hanya terdapat 28 orang peserta perempuan atau sekitar 18,7 persen.

Hal ini disampaikan Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Beni Telaumbanua, di konferensi pers ‘Darurat Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, di Kantor Bawaslu, Senin (8/8/2022).

“Jumlah ini bukan hanya sekedar mengkhawatirkan tetapi sudah menunjukan kondisi darurat keterwakilan perempuan di Bawaslu provinsi,” kata Beni.

Beni mengatakan keterwakilan perempuan merupakan amanat Pasal 92 Ayat 11 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 5 ayat 3 Perbawaslu No. 8 Tahun 2019.

Ia melanjutkan, berdasarkan penelusuran terhadap data hasil seleksi, terdapat 7 provinsi yang sama sekali tidak memiliki keterwakilan perempuan, yaitu Sulawesi Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Sumatra Barat.

Tidak hanya itu, ia mengatakan terdapat 12 provinsi yang hanya meloloskan satu orang perempuan (16,67%) dari total enam peserta yang lolos pada tahap seleksi kesehatan dan wawancara.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 provinsi yang dipastikan tidak memiliki keterwakilan perempuan.

Sedangkan 12 provinsi yang berpotensi tidak memiliki keterwakilan perempuan apabila Bawaslu RI tidak menerapkan kebijakan afirmasi pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan.

Pada Senin (8/8/2022), Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu melakukan audiensi dengan Bawaslu RI Pusat untuk menyampaikan beberapa tuntutan.

Salah satunya untuk mengkritisi mekanisme pembentukan tim seleksi oleh Bawaslu RI, untuk memastikan terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% dalam hasil akhir seleksi anggota Bawaslu provinsi lainnya.

“Masih ada beberapa provinsi lagi yang akan melakukan seleksi,” kata Beni.

“Tim seleksi harus benar-benar memperhatikan supaya Bawaslu RI menentukan sosok-sosok yang tidak hanya juga memperhatikan keterwakilan perempuan, tapi juga punya kapasitas dan kompetensi dalam isu perempuan. Karena dalam temuan kami banyak tim seleksi yang tidak punya pengalaman terkait dengan isu perempuan,” lanjutnya.

Beni juga berharap setiap tahapan mekanisme seleksi memperhatikan keterwakilan perempuan.

Hal ini sebagai komitmen untuk menegakkan keadilan gender dan pemilu inklusif saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan Bawaslu provinsi.

“Bawaslu perlu melakukan evaluasi dan teguran keras terhadap Tim Seleksi yang tidak menjalankan amanat UU dan Perbawaslu terkait kebijakan afirmasi dengan tidak meloloskan atau hanya meloloskan satu orang perempuan dalam penentuan enam besar,” ujarnya. (*)

 

 

Baca Juga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Populer